Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan Pembiayaan Sharing Budget

Secara formal dalam rangka memberikan kepastian / legalitas terhadap setiap kesepakatan yang diambil dalam proses Kerjasama Antar Daerah harus diwujudkan dalam bentuk Naskah ditingkat Provinsi, naskah tersebut terwujud dalam format Kesepakatan Bersama (MoU), sedangkan dalam tatanan Pemerintah Kabupaten / Kota terwujud dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Dalam proses penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Provinsi peranan mediator dan fasilitator berada pada pemerintah Pusat (Kemenakertrans), sedangkan untuk kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota peranan tersebut ada pada Pemerintah Provinsi.

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan untuk bekerjasama menyebabkan semakin besarnya peran serta Daerah Asal dalam pembangunan transmigrasi di wujudkan dengan Sharing budget Pemerintah Daerah Asal dalam pembangunan lokasi Transmigrasi;

Pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2011 telah ditandatangani Naskah Kesepakatan Bersama antar pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan diketahui oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang maksudnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan transmigrasi dalam rangka memberdayakan potensi masing-masing;

Untuk menunjang kesepakatan yang di buat oleh para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten pada hari Jum’at tangal 13 Januari 2012 di Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal P2KTrans Kemenakertrans dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan yang tujuannya merinci lebih jelas hak dan kewajiban para pihak;

Untuk kesempatan selanjutnya beberapa daerah (Provinsi Jabar dan Provinsi Jateng) sudah mengajukan kerjasama dengan Sharing Budget guna memperlancar pelaksanaan pembangunan transmigrasi.