BKKBN Kaltim Sasar Daerah Transmigrasi dan Perbatasan

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN )  Provinsi Kalimantan Timur, akan melakukan sasaran pelayanan Keluarga Berencana (KB) di daerah transmigrasi ,  perbatasan , pedalaman dan daerah terpencil.

“Pelayanan KB  gratis diprioritaskan untuk membantu warga miskin, yang selam ini belum dapat terlayani dengan baik,” kata  Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Jufrie Yasin.

Ia mengatakan, penggarapan pelayanan KB pada daerah transmigrasi, perbatasan, pedalaman  dan daerah terpencil berdasarkan keinginan  KementerianTransmigrasi dan Tenaga Kerja   sesuai kesepakatan  bersama  yang telah dilakukan penandatanganan (MoU) yang dimulai pada tahun 2012.

Transmigran di Kaltim Berperan Penting

Transmigran dari Jawa telah berperan penting dalam pembangunan di Kaltim. Kehadiran para transmigran secara langsung telah membantu penyebaran dan pemerataan pembangunan di daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak ketika menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke 5 DPD Ikatan Keluarga Jawa (IKJ) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, Sabtu (11/02) malam."Saat ini Kaltim sedang membangun, dan tidak pernah berhenti membangun sampai terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. Kepada semua warga Jawa harus ikut serta mensukseskan program e-KTP sebagai bagian dari pembangunan. Jadi bagi mereka yang menetap di Kaltim harus memiliki satu KTP yaitu KTP Kaltim," ujar Gubernur.

Lahan Transmigrasi Dicaplok Perusahaan Sawit

Kini terus terungkap bahwa semakin banyak persengketaan lahan antara masyarakat, dengan perusahaan pertambangan batu bara maupun perkebunan kelapa sawit, yang terjadi di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). Seperti terjadi di wilayah Muara Kaman, warga transmigrasi merasa resah karena lahan mereka garap sejak 17 tahun silam, belakangan ini malah dicaplok perusahaan perkebunan sawit PT Prima Mitrajawa Mandiri (PMM).
"Kami sudah puluhan tahun menempati areal transmigrasi tersebut. Memang sertifikat lahan tersebut masih belum diberikan pihak Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kaltim. Pihak Disnakertrans Kaltim itu dahulu membagikan lahan dan menyatakan lokasi terkait tidak dalam sengketa. Tapi kenapa sekarang malah digarap perusahaan sawit, sehingga kami merasa resah," ujar Muhib, perwakilan warga transmigrasi Muara Kaman ketika mengadukan nasibnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kukar, Kamis (2/3).

Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan Pembiayaan Sharing Budget

Secara formal dalam rangka memberikan kepastian / legalitas terhadap setiap kesepakatan yang diambil dalam proses Kerjasama Antar Daerah harus diwujudkan dalam bentuk Naskah ditingkat Provinsi, naskah tersebut terwujud dalam format Kesepakatan Bersama (MoU), sedangkan dalam tatanan Pemerintah Kabupaten / Kota terwujud dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Dalam proses penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Provinsi peranan mediator dan fasilitator berada pada pemerintah Pusat (Kemenakertrans), sedangkan untuk kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota peranan tersebut ada pada Pemerintah Provinsi.

Kisah Transmigran Sukses di Kabupaten Bulungan

Siapa bilang bertransmigasi itu tidak memberikan penghidupan lebih baik salah satu contoh para trasmigran yang sudah berhasil di pulau kalimantan ini salah satunya di Kabupaten Bulungan memiliki 7 aliran sungai induk, 15 gunung dan 201 pulau besar dan kecil. Karena dikelilingi banyak sungai, lahan pertanian di Kabupaten Bulungan merupakan lahan pertanian basah.

Namun demikian, lahan pertanian basah tersebut sangat subur dan cocok untuk tanaman padi, sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, kubis, sawi, kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung, jagung dan bayam), maupun tanaman buah-buahan (pisang, rambutan, nangka dan nanas).

Gubernur Usulkan Transmigrasi Nelayan

Pengamanan perbatasan ataupun pulau-pulau terluar khususnya di Kaltim tidak hanya dilakukan penjagaan personil TNI. Namun bisa juga dilakukan dengan strategi melalui program transmigrasi nelayan. Apalagi masih banyak pulau terluar di Kaltim yang belum berpenghuni.

Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak mengusulkan agar program transmigran tidak hanya diarahkan bagi pengembangan kawasan baru di daratan namun juga untuk kawasan pulau-pulau terluar. “Kita kirim masyarakat nelayan untuk menempati pulau-pulau terluar itu harus ada penghuninya. Tentunya yang  paling cocok di sana adalah nelayan yang kita programkan mereka dengan program transmigrasi,” ujar Awang

Kaltim Masih Terbuka untuk Program Transmigrasi

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekprov Kaltim Muhammad Sabani mengungkapkan bahwa Kaltim masih sangat terbuka untuk program transmigrasi. Namun Sa’bani menegaskan program transmigrasi yang dilakukan  harus memberikan pengaruh yang jelas terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan dan daerah sekitarnya.”Kaltim masih sangat membutuhkan program transmigrasi untuk mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi kami ingin program transmigrasi yang dilakukan lebih baik dari program transmigrasi sebelumnya,” kata Sa’bani saat  menerima kunjungan DPRD Jogjakarta di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Selasa (3/5).

Sambutan Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Prov. Kaltim

Berbahagia sekali kami dapat menjumpai Saudara sekalian dalam Blog Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ini. Disadari bahwa dengan teknologi yang semakin canggih dewasa ini, informasi menjadi sangat mudah didapat dari segenap penjuru dunia. Bahkan informasi sudah menjadi suatu kebutuhan hidup dalam menunjang kebutuhan kita sehari-hari.

Sejalan dengan itu, dalam upaya memberikan informasi yang akurat, komperehensif dan tepat waktu, maka Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah melaunching blog yang bisa diakses oleh khalayak baik di dalam maupun di luar negeri.

Keberadaan teknologi dapat memberikan efek positif karena memaksa aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kompetens, kejujuran dan integritas dalam bekerja. Hal itu disebabkan seluruh hasil kerja aparatur pemerintah akan terekam secara ototmatis dan sulit direkayasa. Pemanfaatan teknologi Informasi dapat meningkatkan efektifitas kerja aparatur pemerintah karena semakin mempermudah koordinasi.

Kemenakertrans Bangun Food Estate di Lokasi Transmigrasi Kaltim

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mulai membangun Food Estatedi lokasi Transmigrasi yang berada di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur pada tahun 2011.

“Pengembangan food estate di KTM Salim Batu dilakukan untuk mengantisipasi masa depan penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia. Bahkan soal penyediaan pangan ini sudah menjadi isu global dan sangat mendesak untuk segera diwujudkan,”kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Kantor Kemenakertrans, Jakarta.

Kaltim Masih Butuh 10 Ribu Transmigran

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, H Ichwansyah mengaskan, Kaltim setidaknya masih memerlukan tenaga kerja bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan seperti tenaga transmigran untuk memenuhi target 8.000 tenaga kerja dalam lima tahun mendatang.

“Tenaga kerja yang dibutuhkan Kaltim sangat besar, setidaknya 10 ribu transmigran untuk memenuhi tenaga kerja proyek Food Estate di Bulungan dan Rice Estate di beberapa kabupaten seluas 200 ribu hektare,” ujarnya ketika ditemui wartawan di sela-sela Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Eselon II di Lamin Etam, Samarinda, Selasa (1/12).